Fahri Hamzah – Wakil Menteri PKP RI
Presiden Prabowo Subianto datang ke Indonesia Arena pada peringatan Hari Koperasi Nasional Minggu, 12 Juli kemarin dalam keadaan kurang sehat. Tenggorokannya sakit, tubuhnya sedang flu, bahkan menurut pengakuannya sendiri beliau hampir membatalkan kehadiran. Namun presiden tetap datang. Sebagian orang mungkin menganggap kehadirannya semata-mata sebagai penghormatan kepada gerakan koperasi. Saya melihatnya berbeda. Justru karena pidato itu disampaikan dalam keadaan demikian, setiap kalimat yang keluar terasa lebih sebagai keyakinan daripada sekadar naskah resmi.
Pidato itu, seperti isi hati yang ingin disampaikan secara langsung kepada satu kelompok yang sering selama ini dalam proses pembangunan nasional, tersisih oleh para pemain besar yang memiliki banyak kesempatan dan fasilitas untuk menjadi kuat. Tapi kali ini beliau sampaikan sesuatu yang menjelaskan itikadnya bahwa memperkuat yang lemah tidak berarti memperlemah yang kuat, atau memperbesar yang kecil tidak berarti memperkecil yang besar. Kegiatan perekonomian nasional haruslah merupakan sebuah orkestrasi yang akan memperdengarkan irama yang menyenangkan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Program Kerakyatan.
Selama hampir dua tahun terakhir, publik menyaksikan lahirnya berbagai program strategis pemerintah: Makan Bergizi Gratis, Danantara, hilirisasi, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Program Tiga Juta Rumah, penguatan ekonomi syariah, industrialisasi, hingga berbagai reformasi kelembagaan. Sebagian melihatnya sebagai kumpulan program yang berdiri sendiri, sementara yang lain menganggapnya sebagai respons terhadap persoalan yang berbeda-beda. Namun, apabila pidato Hari Koperasi disimak secara utuh, tampak bahwa seluruh kebijakan itu lahir dari satu cara pandang yang sama. Saya menyebutnya Prabowonomics: bukan sekadar kumpulan kebijakan ekonomi, melainkan seni mengorkestrasi seluruh kekuatan bangsa agar bergerak menuju satu tujuan bersama, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Selama beberapa dekade terakhir, perdebatan ekonomi Indonesia sering dipersempit menjadi pilihan yang seolah hanya memiliki dua jawaban: negara atau pasar, pemerintah atau swasta, intervensi atau liberalisasi. Pidato Presiden menawarkan jalan keluar dari dikotomi itu. Negara tidak dimaksudkan menggantikan pasar, tetapi juga tidak boleh menyerahkan seluruh persoalan kepada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai pengarah, penyelaras, sekaligus penjaga agar seluruh instrumen ekonomi nasional bergerak menuju kepentingan rakyat sebagaimana diperintahkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Cara pandang inilah yang menurut saya menjadi benang merah seluruh kebijakan pemerintahan hari ini.
Kalimat yang paling penting dalam pidato tersebut justru bukan ketika Presiden berbicara mengenai koperasi sebagai soko guru perekonomian. Titik balik pidato itu terdapat pada pernyataannya bahwa selama tiga puluh tahun terakhir Indonesia terlalu dipengaruhi oleh paham ekonomi neoliberal yang bertentangan dengan semangat UUD 1945. Banyak orang kemudian sibuk memperdebatkan istilah “neoliberal”. Padahal yang jauh lebih penting bukanlah label tersebut, melainkan kritik terhadap praktik pembangunan yang terlalu mempercayakan penyelesaian persoalan publik kepada mekanisme pasar, sementara negara secara perlahan kehilangan kemampuannya mengarahkan pembangunan dan memastikan hasilnya dinikmati secara lebih merata. Pernyataan itu bukan sekadar kritik terhadap masa lalu. Ia adalah penjelasan mengapa pemerintahan hari ini memilih jalan kebijakan yang berbeda.
KOPERASI BERSATU
Dalam perspektif itulah koperasi memperoleh makna yang jauh lebih besar daripada sekadar bentuk badan usaha. Koperasi tidak ditempatkan sebagai pesaing swasta, apalagi sekadar simbol romantisme sejarah. Presiden menggunakannya sebagai contoh paling sederhana mengenai bagaimana negara memandang hubungan antara individu, masyarakat, dan pasar. Analogi sapu lidi yang kembali ia gunakan sesungguhnya menjelaskan filosofi yang sangat mendasar. Satu batang lidi mudah dipatahkan. Namun ketika diikat menjadi satu, ia berubah menjadi alat yang kuat. Artinya, kelemahan individu tidak selalu harus diatasi dengan memperkuat setiap orang secara terpisah. Yang jauh lebih penting adalah membangun kelembagaan yang memungkinkan mereka menjadi kuat secara bersama-sama. Di situlah koperasi menjadi relevan, bukan semata karena bentuk organisasinya, tetapi karena cara berpikir yang dikandungnya.
Logika itulah yang kemudian menjalar ke hampir seluruh kebijakan pemerintah. Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program makan siang, melainkan investasi negara untuk membangun kualitas manusia Indonesia dalam jangka panjang. Danantara bukan hanya badan investasi, tetapi instrumen untuk mengonsolidasikan modal nasional agar bekerja sesuai prioritas pembangunan. Hilirisasi bukan sekadar larangan mengekspor bahan mentah, melainkan upaya memastikan nilai tambah tetap berada di dalam negeri. Sekolah Rakyat bukan sekadar pembangunan sekolah baru, tetapi ikhtiar memperluas kesempatan sosial bagi mereka yang selama ini tertinggal. Program Tiga Juta Rumah juga tidak dapat dipahami hanya sebagai proyek pembangunan fisik. Ia adalah strategi untuk menggerakkan industri konstruksi, memperluas pembiayaan, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menghadirkan keadilan sosial melalui akses terhadap hunian yang layak. Bahkan ekonomi syariah pun tidak lagi dipahami hanya sebagai sektor keuangan alternatif, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi syariah, pembiayaan berbasis kemitraan, zakat, wakaf produktif, dan penguatan usaha kecil.
ORKESTRA BESAR
Semakin lama saya mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, semakin jelas terlihat bahwa yang sedang dibangun bukanlah sekadar daftar program. Yang sedang disusun adalah sebuah arsitektur pembangunan nasional. Setiap kebijakan mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi semuanya diarahkan kepada tujuan yang sama. Dalam bahasa yang saya gunakan, inilah yang saya sebut sebagai orkestra besar pembangunan Indonesia.
Dalam sebuah orkestra, setiap instrumen memainkan nada yang berbeda. Biola tidak menggantikan trompet. Perkusi tidak mengambil alih piano. Masing-masing bekerja sesuai fungsinya, tetapi seluruhnya mengikuti partitur yang sama di bawah arahan seorang konduktor. Begitu pula ekonomi Indonesia. Swasta tetap memiliki peran yang penting. BUMN tetap menjadi instrumen strategis negara. Koperasi tetap menjadi kekuatan ekonomi rakyat. BUMDes, pesantren, ekonomi syariah, lembaga keuangan, bahkan investor nasional maupun global tetap dibutuhkan. Tidak ada satu pun yang dimaksudkan untuk menggantikan yang lain. Yang dibutuhkan adalah keselarasan arah agar seluruh kekuatan tersebut saling memperkuat, bukan saling meniadakan.
Di sinilah saya melihat perbedaan mendasar antara Prabowonomics dengan pendekatan pembangunan yang selama ini kita kenal. Selama bertahun-tahun kita terbiasa membangun sektor-sektor secara terpisah. Setiap kementerian mempunyai programnya sendiri. Setiap lembaga mengejar targetnya sendiri. Akibatnya, pembangunan sering berjalan seperti kumpulan proyek yang berdiri sendiri. Yang mulai tampak sekarang justru sebaliknya. Pemerintah berusaha menyusun berbagai instrumen pembangunan ke dalam satu arsitektur nasional yang saling terhubung.
Karena itu saya tidak melihat Koperasi Desa Merah Putih hanya sebagai proyek koperasi. Ia adalah simpul yang menghubungkan produksi, distribusi, pembiayaan, logistik, perdagangan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Demikian pula Program Tiga Juta Rumah. Ia bukan semata proyek konstruksi, melainkan simpul yang menghubungkan industri bahan bangunan, pembiayaan, tata ruang, pemerintah daerah, lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Danantara pun tidak sekadar mengelola investasi, tetapi menjadi penghubung antara modal nasional dengan agenda pembangunan jangka panjang. Ketika simpul-simpul itu mulai saling terhubung, pembangunan tidak lagi berjalan sebagai kumpulan program, melainkan sebagai sebuah sistem.
Tentu saja, sebuah orkestra tidak otomatis menghasilkan musik yang indah. Konduktor yang hebat tetap membutuhkan pemain yang disiplin. Partitur yang baik tetap membutuhkan latihan. Instrumen yang mahal pun hanya akan menghasilkan kebisingan apabila dimainkan sendiri-sendiri. Karena itu tantangan terbesar pemerintahan Prabowo bukan lagi pada keberanian merumuskan visi, melainkan pada kemampuan mengorkestrasi birokrasi, pemerintah daerah, BUMN, koperasi, swasta, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, dan seluruh kekuatan bangsa agar benar-benar memainkan komposisi yang sama.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan lima tahun ke depan tidak boleh berhenti pada banyaknya program yang diluncurkan. Yang harus dinilai adalah apakah koperasi benar-benar memperkuat petani, apakah pembiayaan benar-benar memperluas akses perumahan, apakah hilirisasi benar-benar memperkuat industri nasional, apakah ekonomi syariah benar-benar memberdayakan UMKM, dan apakah investasi benar-benar menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Singkatnya, apakah seluruh instrumen pembangunan itu bersama-sama menghasilkan kesejahteraan yang lebih besar bagi rakyat.
Apabila itu berhasil diwujudkan, sejarah mungkin tidak akan mengingat pidato Hari Koperasi 2026 sebagai pidato tentang koperasi semata. Ia akan dikenang sebagai saat ketika Presiden Prabowo untuk pertama kalinya menjelaskan filosofi yang menyatukan seluruh kebijakan pemerintahannya. Sebuah filosofi yang tidak menempatkan negara sebagai pengganti pasar, tetapi juga tidak membiarkan pasar berjalan tanpa arah. Negara hadir sebagai konduktor yang mengorkestrasi seluruh kekuatan bangsa agar bergerak menuju cita-cita yang sejak awal dirumuskan para pendiri republik: sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mungkin, di situlah makna terdalam Prabowonomics—bukan sekadar strategi pertumbuhan ekonomi, melainkan seni mengorkestrasi Indonesia.
Sudah agak lama Indonesia kehilangan seorang Dirigen, sehingga orkestrasi besar tidak pernah nampak. Demokrasi kita memang satu keniscayaan tetapi dalam banyak studi dan kasus demokrasi bisa membuat satu negara besar seperti Indonesia kehilangan arah dan tujuan hanya karena dibiarkan atas nama otonomi dan kebebasan akhirnya tidak punya peta dalam perjalanan. Presiden Prabowo harus bisa kita lihat sebagai seorang Dirigen yang sedang menuntaskan pekerjaan besar bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat adil dan makmur.