Ada satu gejala yang selalu muncul setiap kali Indonesia mencoba melangkah lebih jauh. Bukan kritik terhadap detail kebijakan. Bukan perdebatan tentang angka. Bukan pula perbedaan pandangan yang wajar dalam demokrasi. Yang muncul adalah sesuatu yang lebih dalam: keraguan terhadap kemampuan bangsa ini sendiri. Kita melihatnya berulang-ulang dalam sejarah.
Pada awal kemerdekaan, kita meragukan diri: apakah bangsa ini bisa merdeka? Apakah bahan baku untuk menjadi sebuah republik sudah cukup? Belanda dan Eropa terus meragukan kita didukung segelintir orang yang percaya bahwa kita belum siap—sehingga klaim Belanda dan sekutu untuk kembali disertai tindakan nyata: agresi militer berkali-kali.
Di fase pertengahan Orde Baru, ketika Indonesia ingin membangun industri strategis, muncul suara yang mengatakan kita belum mampu. Ketika Indonesia ingin menguasai teknologi, muncul suara yang mengatakan lebih baik membeli dari luar.
Lalu selanjutnya sampai sekarang, ketika Indonesia ingin mengolah sumber daya alam sendiri, muncul suara yang mengatakan pasar akan menghukum. Ketika Indonesia ingin memainkan peran lebih besar di panggung internasional, muncul suara yang mengatakan kita sebaiknya tidak terlalu percaya diri. Pola ini begitu konsisten sehingga sulit dianggap sebagai kebetulan. Perdebatan terbaru mengenai diplomasi Presiden Prabowo sebenarnya memperlihatkan gejala yang sama.
Di satu sisi, ada pandangan yang melihat aktivitas diplomasi Presiden sebagai bagian dari upaya menempatkan Indonesia dalam konfigurasi dunia yang sedang berubah. Dunia hari ini tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh satu atau dua kekuatan besar. Negara-negara menengah (middle powers) mulai mencari ruangnya sendiri. Dalam konteks itu, Indonesia bukan sekadar peserta dalam percaturan global, melainkan calon pemain yang semakin diperhitungkan.
Di sisi lain, muncul kritik yang mempertanyakan efektivitas, biaya, frekuensi perjalanan, dan hasil konkret dari diplomasi tersebut. Kritik seperti ini penting.
Demokrasi membutuhkan pengawasan. Setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi yang menarik justru bukan perbedaan pendapatnya. Yang menarik adalah bagaimana sebagian dari kita begitu cepat berasumsi bahwa langkah keluar Indonesia pasti berlebihan, terlalu ambisius, atau berpotensi gagal. Seolah-olah menjadi negara besar adalah sesuatu yang pantas bagi bangsa lain, tetapi tidak sepenuhnya pantas bagi Indonesia.
Padahal, sejarah menunjukkan bahwa hampir semua negara yang kemudian menjadi kekuatan besar terlebih dahulu membangun jaringan pengaruh internasionalnya. Amerika Serikat tidak menjadi kekuatan global hanya karena ukuran ekonominya. Ia membangun aliansi, institusi, pasar, dan pengaruh politik selama puluhan tahun.
China tidak menjadi pemain utama dunia hanya karena jumlah penduduknya. Ia membangun hubungan ekonomi, investasi, teknologi, dan diplomasi secara sistematis selama beberapa dekade. Turkiye, India, Korea Selatan, bahkan negara kecil seperti Singapura memahami bahwa masa depan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam negeri, tetapi juga oleh kemampuannya memengaruhi lingkungan strategis di luar dirinya.
Diplomasi pada akhirnya adalah investasi. Sebagaimana pendidikan tidak bisa dinilai hanya dari hasil satu semester, diplomasi tidak bisa diukur hanya dari hasil satu kunjungan. Sebagian manfaat diplomasi baru terlihat bertahun-tahun kemudian dalam bentuk investasi, akses pasar, transfer teknologi, kerjasama pertahanan, posisi tawar yang lebih kuat, atau sekadar kepercayaan yang terbangun di antara para pemimpin dunia.
Karena itu, kritik terhadap efektivitas diplomasi harus diterima sebagai bagian dari akuntabilitas. Tetapi kita juga harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap kemampuan Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar.
Sebab, ada perbedaan antara mengawasi langkah bangsa dan meragukan hak bangsa untuk melangkah. Yang pertama adalah tanggung jawab warga negara. Yang kedua sering kali merupakan warisan psikologis yang lebih dalam: keyakinan bahwa kita harus selalu meminta persetujuan sebelum berani menjadi besar.
Seolah-olah setiap kali bangsa ini hendak melangkah, selalu ada dorongan untuk melihat ke belakang sebelum melihat ke depan. Selalu ada kecenderungan untuk bertanya apakah dunia akan menyetujui langkah kita, sebelum bertanya apakah langkah itu baik bagi rakyat Indonesia.
Padahal, tidak ada bangsa yang pernah mencapai kebesaran dengan terlebih dahulu meminta izin kepada dunia. Mereka menjadi besar karena berani memandang dirinya sebagai bangsa yang layak menjadi besar. Tidak ada negara maju yang dibangun oleh generasi yang terus-menerus meragukan kapasitas bangsanya sendiri.
Jepang tidak meminta izin ketika menjalankan Restorasi Meiji; yang baik diterima, yang buruk ditinggal, dan tidak ada hubungannya dengan dikte bangsa lain. Korea Selatan sejak era Park Chung-hee tidak meminta izin ketika membangun industri baja nasional, yang saat itu dianggap tidak masuk akal karena mereka bukan penghasil sumber daya alam.
Namun, kesadaran bahwa baja adalah basis dari industrialisasi masif melahirkan elektronik, mobil, dan berbagai merek besar teknologi hari ini. Begitu pula China sejak zaman Deng Xiaoping, mereka tidak meminta izin ketika memilih model pembangunan yang berbeda dari resep ekonomi yang dominan pada zamannya. Dan lihatlah China hari ini.
Mereka tidak selalu benar. Mereka membuat kesalahan, mengoreksi diri, dan belajar. Tetapi mereka tidak pernah menyerahkan hak untuk menentukan arah masa depannya sendiri. Disinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian. Banyak bangsa gagal bukan karena kekurangan sumber daya, kecerdasan, atau modal. Mereka gagal karena kehilangan kepercayaan pada diri sendiri.
Gejala psikologis ini, sebagaimana pernah dibedah oleh Frantz Fanon, psikiater dan pemikir antikolonialisme terkemuka, merupakan salah satu warisan paling berbahaya dari kolonialisme.
Kolonialisme tidak hanya menguasai wilayah, ia juga membentuk cara berpikir. Ia menanamkan keyakinan bahwa yang datang dari luar selalu lebih sah, lebih benar, dan lebih layak dipercaya daripada yang tumbuh dari dalam. Akibatnya, setelah kemerdekaan politik tercapai, kemerdekaan mental sering kali tertinggal jauh di belakang.
Dampaknya, bangsa yang secara formal telah merdeka masih terus mencari validasi dari luar. Masih terus mengukur dirinya dengan standar yang ditentukan orang lain. Masih terus merasa bersalah ketika mencoba memilih jalannya sendiri.
Padahal, Indonesia hari ini bukan negara yang kekurangan alasan untuk percaya diri. Kita adalah negara dengan salah satu wilayah terbesar di dunia, memiliki sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta pasar domestik yang sangat besar. Kita memiliki posisi geopolitik yang semakin strategis di tengah perubahan tatanan dunia.
Bahkan, berbagai lembaga internasional yang sering dijadikan rujukan memproyeksikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia dalam dua dekade mendatang.
Ironisnya, ketika dunia mulai melihat potensi Indonesia, sebagian dari kita justru semakin sibuk meragukannya. Seolah-olah pesimisme telah berubah menjadi kebiasaan intelektual. Seolah-olah keraguan dianggap lebih cerdas daripada harapan.
Padahal, skeptisisme dan pesimisme adalah dua hal yang berbeda. Skeptisisme diperlukan untuk menguji gagasan. Pesimisme yang berlebihan justru sering menghalangi lahirnya gagasan besar. Skeptisisme bertanya: bagaimana caranya agar berhasil? Pesimisme bertanya: mengapa pasti gagal? Skeptisisme memperbaiki; pesimisme melumpuhkan.
Bangsa yang ingin maju membutuhkan skeptisisme.
Tetapi bangsa yang ingin bangkit tidak boleh menyerahkan masa depannya kepada pesimisme. Karena hampir semua lompatan besar dalam sejarah manusia pada awalnya terlihat mustahil. Kemerdekaan Indonesia pernah dianggap mustahil. Menyatukan ribuan pulau dalam satu negara pernah dianggap mustahil.
Transformasi Korea Selatan dan kebangkitan China pun pernah dianggap mustahil. Tetapi sejarah tidak ditulis oleh mereka yang sibuk menjelaskan mengapa sesuatu tidak mungkin dilakukan. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani mencoba.
Tentu saja, keberanian tidak boleh berubah menjadi kesombongan. Kepercayaan diri bukan alasan untuk menutup telinga terhadap kritik.
Sebaliknya, bangsa yang percaya diri justru mampu menerima kritik tanpa kehilangan arah. Kita harus tetap menguji kebijakan, menuntut transparansi, dan meminta akuntabilitas. Tetapi kita juga harus berhenti menganggap setiap langkah besar sebagai ancaman dan setiap ambisi nasional sebagai kesalahan.
Tidak ada bangsa yang pernah menjadi besar dengan terus-menerus meminta maaf karena ingin maju. Tidak ada bangsa yang mencapai kemakmuran dengan terus-menerus meminta izin untuk bermimpi.
Pada akhirnya, pertanyaan yang menentukan masa depan Indonesia bukanlah apakah seluruh dunia setuju dengan pilihan kita. Pertanyaannya jauh lebih sederhana: Apakah kita sendiri masih percaya pada kemampuan bangsa ini?
Karena jika kita kehilangan kepercayaan itu, maka tidak ada sumber daya yang cukup besar untuk menyelamatkan kita.
Tetapi jika kepercayaan itu tetap hidup, maka bahkan tantangan terbesar sekalipun dapat diubah menjadi peluang. Kebangkitan nasional selalu dimulai dari satu keputusan yang sama: berhenti meremehkan diri sendiri. Dan mungkin, itulah pekerjaan paling penting generasi Indonesia hari ini.
31/5/26
Fahri Hamzah [Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Politisi, Alumni Universitas Indonesia, Wakil Ketua DPR RI 2014-2019]