Oleh: Fahri Hamzah (Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman)
Saya terharu dan meneteskan air mata menyaksikan presiden Prabowo Subianto di antara para pemimpin negara-negara yang menentukan nasib setengah dari populasi dunia. Perasaan saya bercampur menyaksikan persidangan BRICS yang berlangsung sejak kemarin.
Di bawah kubah Bharat Mandapam, Pragati Maidan, New Delhi, pada Sabtu dan Minggu, 12 dan 13 September 2026, dunia menyaksikan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pertemuan tahunan biasa. India, pemegang keketuaan BRICS 2026 sekaligus negara demokrasi terbesar di dunia, menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18, mengusung tema Membangun untuk Ketahanan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan, dengan semangat yang oleh Perdana Menteri Narendra Modi disebut Humanity First.
Presiden Prabowo Subianto hadir di antara lebih dari dua puluh pemimpin dunia dan kepala lembaga internasional, termasuk Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dalam sesi bertajuk Tata Kelola Global yang Inklusif dan Penguatan Multilateralisme.
Bagi saya, dan saya kira bagi banyak anak bangsa yang mengikuti perkembangan ini, momentum ini layak dimaknai lebih dalam daripada sekadar seremoni diplomatik. Ini adalah penanda kelahiran sebuah dunia baru.
Angka-angkanya berbicara sendiri. BRICS, yang kini beranggotakan sebelas negara penuh, Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia, ditambah lebih dari sepuluh negara mitra, kini menaungi hampir separuh penduduk bumi dan lebih dari empat puluh persen produk domestik bruto dunia bila dihitung dalam paritas daya beli, sebuah pangsa yang telah melampaui gabungan negara-negara G7 sejak akhir dekade lalu.
Ini bukan lagi kelompok pinggiran yang berteriak dari luar pagar tatanan lama. Ini adalah pusat gravitasi baru ekonomi dunia yang sedang berpindah tempat, dari Atlantik Utara ke Hindia dan Pasifik, dari Washington dan Brussels ke New Delhi, Beijing, Brasilia, dan, saya percaya, pada gilirannya, Jakarta.
Perlu kejujuran untuk menempatkan makna kumpulan negara ini secara tepat. BRICS bukan aliansi negara-negara demokrasi. India dengan parlementernya, Indonesia dengan presidensialnya, Brasil dan Afrika Selatan dengan pemilu berkala mereka, duduk semeja dengan Tiongkok yang menjalankan sistem satu partai, dengan monarki-monarki Teluk, dengan Rusia dan Iran yang punya arsitektur politik mereka sendiri.
Yang menyatukan sebelas negara dan hampir separuh umat manusia ini bukan kesamaan sistem politik, melainkan sebuah tuntutan bersama yang jauh lebih tua daripada BRICS itu sendiri: bukan untuk merobohkan tatanan dunia yang ada, tetapi untuk diperlakukan setara di dalamnya, agar perdagangan tidak harus selalu diselesaikan dalam satu mata uang, agar pembiayaan pembangunan tidak digenggam segelintir pemegang saham di Washington, agar teknologi tidak hanya mengalir satu arah. Di titik inilah kata keadilan, bukan kata demokrasi, yang menjadi jantung dari apa yang sedang tumbuh di New Delhi.
Bagi Indonesia, instink ini bukan barang baru. Tujuh dekade lalu, di Bandung, Sukarno dan Hatta menjamu para pemimpin Asia dan Afrika dalam sebuah konferensi yang kelak menjadi benih Gerakan Non-Blok, doktrin bebas dan aktif yang menolak tunduk pada kutub kekuatan mana pun sambil tetap aktif membentuk tatanan dunia.
Apa yang terjadi di New Delhi pekan ini adalah kelanjutan dari instink yang sama, pada skala yang jauh lebih besar: solidaritas bangsa-bangsa yang pernah dijajah atau pernah dipinggirkan dari meja perundingan global, kini duduk sebagai pemegang hampir separuh kekuatan ekonomi dan penduduk dunia. Indonesia tidak sedang menumpang gerbong baru. Ia sedang kembali kepada sesuatu yang pernah menjadi sumbangannya sendiri bagi peradaban dunia.
Yang membanggakan dari posisi Indonesia hari ini adalah kecepatannya. Indonesia baru resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. KTT di New Delhi ini adalah yang kedua dihadiri Presiden Prabowo sebagai anggota penuh, setelah KTT ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, Juli tahun lalu.
Presiden hadir dengan delegasi yang membawa agenda konkret, bukan sekadar seremoni, reformasi tata perdagangan global, ketahanan iklim dan keadilan ekologis, proses keanggotaan dalam New Development Bank, tata kelola royalti digital dan kekayaan intelektual, serta kerja sama pangan, energi, dan perdagangan, dibawa oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ini bukan gaya seorang pemimpin yang baru mengenal geopolitik. Ini adalah eksekusi dari tesis yang sudah lama ia tuliskan, jauh sebelum menjabat, tentang ke mana pusat produksi dan kekuatan finansial dunia akan berpindah, dan di mana Indonesia harus berdiri ketika perpindahan itu terjadi.
Dan di sinilah Konstitusi kita berbicara, bukan sebagai jargon, melainkan sebagai perintah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa negara ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Duduk di meja BRICS, ikut merumuskan arsitektur perdagangan dan pembiayaan yang lebih adil bagi negara berkembang, bukanlah pilihan kebijakan luar negeri di antara sekian banyak pilihan yang setara nilainya. Itu adalah pelaksanaan langsung dari mandat yang dititipkan para pendiri bangsa sejak hari pertama republik ini berdiri.
Namun kegembiraan atas momentum ini harus disertai kejernihan. Kursi di meja perundingan adalah peluang, bukan hasil akhir. Tiongkok sendiri diperkirakan menyumbang lebih dari enam dari setiap sepuluh dolar produk domestik bruto gabungan BRICS, pengingat bahwa kekuatan di dalam blok ini pun tidak merata.
Ukuran keberhasilan Indonesia bukan pada foto bersama di Bharat Mandapam, melainkan pada apakah lima agenda yang dibawa Presiden Prabowo benar-benar berbuah, akses pembiayaan dari New Development Bank, kemampuan berdagang dengan mitra-mitra besar dalam mata uang masing-masing, dan posisi yang adil dalam ekonomi digital dan kekayaan intelektual.
Sejarah akan mencatat momentum ini sebagai titik balik hanya jika detail-detail itu, yang jarang muncul di headline, benar-benar terwujud dalam beberapa tahun ke depan.
Seratus tahun kemerdekaan pada 2045 bukan sekadar angka bulat di kalender. Ia adalah pertanyaan tentang jenis negara seperti apa yang ingin kita wariskan, kuat dan berdaulat secara ekonomi, teknologi, pertahanan, keamanan, dan kesejahteraan, sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.
Dunia baru yang sedang terbentuk di New Delhi tidak diberikan kepada Indonesia. Dunia itu sedang dibangun, keputusan demi keputusan, sejak hari pertama Presiden Prabowo memahami bahwa geopolitik hari ini bukan lagi soal memilih kubu, melainkan soal mengambil tempat. Dan tempat itu, saya percaya, sedang kita ambil.
Penulis adalah Alumni UI.