Dalam paham ekonomi liberal, memberi makan rakyat bukan urusan negara. Itu urusan pasar. Itu urusan individu. Tapi kita, yang lahir dan besar di Timur, mewarisi keyakinan yang berbeda, dan keyakinan itu sudah ada jauh sebelum kata “kebijakan publik” dikenal: bahwa sebuah bangsa sejatinya diukur bukan dari indeks yang dikutip di forum internasional, melainkan dari meja makan, dari apakah setiap anak, di setiap sudut kepulauan ini, duduk dengan perut yang tidak kosong dan masa depan yang tidak lapar.
Menariknya, tradisi ekonomi liberal pun, yang selama ini sering dikontraskan dengan keberpihakan negara, telah lama membuktikan bahwa investasi gizi anak adalah investasi ekonomi paling rasional yang bisa dilakukan sebuah negara. Tapi kita tidak perlu menunggu pembuktian ilmiah untuk mengetahui itu. Keyakinan itu sudah ada jauh sebelumnya, bahkan menjadi syarat dasar legitimasi kepemimpinan: dari Konfusius hingga Kautilya di India kuno, dari tradisi Islam hingga kearifan Nusantara, semuanya mengajarkan hal yang sama, bahwa pemimpin yang membiarkan rakyatnya lapar telah kehilangan haknya untuk berkuasa.
Inilah, saya percaya, yang ada dalam benak Prabowo Subianto ketika ia bermimpi tentang Makan Bergizi Gratis (MBG). Belakangan, kita membaca begitu banyak teori yang membenarkan keputusan ini: teori modal manusia (human capital), eksternalitas positif, poverty trap theory, teori keadilan distributif, dan seterusnya. Tetapi jauh sebelum teori-teori itu dikutip para akademisi, keyakinan itu sudah hidup dalam diri seorang prajurit yang tidak bisa tidur nyenyak membayangkan anak-anak bangsanya yang lapar.
Saya mengenal pikiran Prabowo ini bukan dari jarak jauh. Selain mendengar langsung, saya membacanya dalam Paradoks Indonesia dan Strategi Transformasi Bangsa, dua buku yang ditulisnya jauh sebelum ia menjadi presiden, ketika banyak orang masih meragukan apakah ia sungguh-sungguh memikirkan masa depan generasi atau sekadar mengejar kekuasaan. Di halaman-halaman itu, saya menemukan seorang pemikir yang resah, yang tidak bisa berdamai dengan satu kenyataan: Indonesia adalah negeri yang kaya raya, namun jutaan warganya masih hidup dalam kemiskinan yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Paradoks itulah yang menggerakkannya. Dan paradoks itu jugalah yang mendorong saya, sejak lama mengikuti perjalanan pemikiran Prabowo, untuk berdiri bersamanya, bukan karena kalkulasi politik semata, tetapi karena saya percaya cita-citanya adalah cita-cita yang benar.
Keputusan Presiden mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional pada 2 Juni 2026 perlu dibaca dengan hati yang jernih, bukan sebagai drama politik, bukan sebagai penghinaan atas kerja keras yang telah dilakukan, tetapi sebagai sesuatu yang jauh lebih bermakna: seorang pemimpin yang menolak membiarkan jarak antara cita-cita dan kenyataan terus melebar tanpa koreksi. Itu adalah tanda bahwa visi masih hidup, bahwa mimpi belum menyerah pada rutinitas birokrasi.
Prabowo adalah figur yang kompleks, seorang prajurit yang membaca sejarah ekonomi bangsanya dengan rasa sakit yang personal. Ia tumbuh di lingkungan intelektual dan bangsawan yang memikirkan bagaimana Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Kita sering mendengar, dalam banyak kesempatan formal maupun tidak formal, apa yang paling ia sesali dari perjalanan panjang Indonesia sebagai bangsa merdeka. Jawabannya selalu singkat dan berat: “Kita sudah merdeka delapan puluh tahun lebih, tapi masih ada anak-anak kita yang tidur dengan lapar.” Dari rasa sakit itulah lahir apa yang kita kenal sebagai Prabowonomics, sebuah keyakinan bahwa Pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar teks konstitusi, melainkan janji moral bangsa kepada dirinya sendiri: bahwa kekayaan bumi ini harus mengalir kepada seluruh rakyat, bukan menggenang di tangan segelintir orang.
Yang penting dipahami: dalam Paradoks Indonesia, Prabowo tidak hanya mengkritik ketimpangan yang sudah ada. Ia secara eksplisit memperingatkan tentang bahaya yang lebih dalam, bahwa negara yang hadir setengah hati, yang meluncurkan program besar tanpa fondasi tata kelola yang kuat, justru berpotensi menjadi alat baru penghisapan. Kemiskinan, tulisnya, bukan hanya soal ketiadaan uang, ia adalah soal ketiadaan martabat. Maka program apa pun yang datang atas nama rakyat, tetapi tidak sungguh-sungguh melayani rakyat dengan bermartabat, telah mengkhianati rohnya sendiri sebelum sempat berhasil. Logika inilah yang membuat sikap keras Prabowo terhadap MBG bukan tindakan yang mengejutkan, ia adalah konsekuensi yang sangat konsisten dengan apa yang selalu ia yakini dan tuliskan.
MBG adalah terjemahan paling konkret dari keyakinan itu. Bukan sekadar program nutrisi. Ia adalah pernyataan: negara hadir. Hadir di ruang kelas, di meja makan anak-anak buruh tani, di sudut kampung yang selama puluhan tahun hanya merasakan kehadiran negara melalui tagihan pajak dan larangan peraturan ini dan itu.
Maka apa yang dicapai BGN dalam waktu kurang dari dua tahun ini layak dicatat sebagai salah satu mobilisasi program sosial tercepat dalam sejarah republik ini. Dimulai hanya dengan 190 SPPG dan 570 ribu penerima manfaat pada 6 Januari 2025, program ini tumbuh menjadi lebih dari 27.000 SPPG yang menjangkau puluhan juta anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di 38 provinsi seluruh Indonesia. Lebih dari 900 ribu tenaga kerja langsung terserap di dapur-dapur SPPG, dan puluhan ribu pemasok dari kalangan UMKM mulai bergerak dalam rantai pasok lokal. Belum pernah ada program sebesar dan secepat ini dijalankan oleh negara kita. Itu adalah kerja keras yang harus diakui, dihormati, dan dijadikan fondasi untuk melangkah lebih jauh.
Tentu, seperti semua cita-cita besar, jalan menuju realisasinya tidak pernah mulus. Kritik publik yang bergulir selama setahun lebih terhadap MBG adalah kritik yang lahir bukan dari kebencian terhadap programnya, tetapi justru dari kecintaan terhadap tujuannya. Rakyat tidak marah karena negara mencoba hadir, rakyat kecewa karena kehadiran itu terasa terburu dan tanpa desain rencana, tergesa dan tidak matang sehingga terasa belum sepenuhnya siap menyambut mereka dengan kesiapan. Dan ini tampak pada banyak gejala yang kentara: keracunan massal, percaloan, dan kekacauan tata kelola yang tidak boleh kita pungkiri.
Dan Presiden mendengar. Itulah yang membuat keputusan 2 Juni kemarin terasa berbeda dari sekadar rotasi jabatan. Dalam Strategi Transformasi Bangsa, Prabowo menulis bahwa pemimpin sejati bukan yang tidak pernah salah, melainkan yang cukup berani untuk mengakui bahwa sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan cukup tegas untuk tidak membiarkannya berlarut. Koreksi ini, dengan kata lain, bukan pengingkaran terhadap Prabowonomics. Ia adalah Prabowonomics yang sedang bekerja: negara yang cukup kuat untuk mengoreksi dirinya sendiri demi rakyatnya, bukan demi menjaga muka kekuasaan.
Kini, dengan kepemimpinan baru di BGN, pintu terbuka untuk sesuatu yang lebih dari sekadar perbaikan teknis. Ini adalah kesempatan untuk mengembalikan MBG kepada rohnya yang paling dalam: bukan program yang dikelola untuk rakyat dari atas, tetapi program yang tumbuh bersama rakyat dari bawah. Warung, petani lokal, ibu-ibu di dapur komunitas, koperasi desa Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, merekalah yang semestinya menjadi tulang punggung rantai pasok MBG, bukan hanya penerima manfaat pasif di ujung distribusi.
Jika itu terwujud, MBG tidak hanya menjadi program makan siang. Ia menjadi ekosistem ekonomi rakyat yang bergerak, yang menciptakan pendapatan, menggerakkan pasar lokal, dan membuktikan bahwa negara bisa hadir tanpa mematikan inisiatif warganya. Inilah yang dimaksud Prabowo ketika ia menulis tentang demokrasi ekonomi, bukan ekonomi yang dikomandoi negara secara sentralistik, tetapi ekonomi yang dijaga negara agar tetap berpihak pada yang paling lemah. Dan ketika pergerakan ekonomi rakyat itu benar-benar terjadi, angka pertumbuhan yang kita catat, seperti 5,61 persen pada kuartal pertama 2026, akan terasa bermakna bagi semua orang, bukan hanya bagi mereka yang membaca laporan di ruang ber-AC.
Inilah imajinasi yang layak kita perjuangkan bersama. Inilah Prabowonomics dalam wujudnya yang paling manusiawi.
Sejarah mencatat bahwa reformasi besar jarang lahir dari kondisi yang sempurna. Ia lahir dari keberanian untuk mengakui bahwa sesuatu belum berjalan sebagaimana mestinya, dan dari tekad untuk tidak berhenti di pengakuan itu saja. Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian pertama. Giliran kita semua, birokrat, akademisi, pelaku usaha, dan warga negara biasa, untuk mengisi tekad yang kedua, terus melangkah menuju penyempurnaan tanpa henti.
Anak-anak Indonesia masih menunggu. Dan mereka menunggu bukan hanya makanan di piring mereka, tetapi juga masa depan yang disiapkan dengan sungguh-sungguh oleh negara yang benar-benar mencintai mereka. Itulah Prabowonomics. Itulah masa depan kita.
Fahri Hamzah [Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2014-2019]