Oleh: Fahri Hamzah, Anggota Kabinet Merah Putih
Pada 20 Oktober 2026, pemerintahan Prabowo–Gibran genap berusia dua tahun. Dalam tradisi politik kita, momen seperti ini biasanya diisi dengan rapor: angka dideretkan, janji dicentang, lalu vonis dijatuhkan. Berhasil atau gagal. Puas atau kecewa. Tetapi saya ingin mengajak kita, terutama kaum intelektual publik, para guru besar, dan mahasiswa di kampus-kampus, untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar. Bukan sekadar “apa hasilnya?”, melainkan “apa yang sebenarnya sedang terjadi?”
Sebab ada perbedaan besar antara menilai sebuah bangunan dan menilai sebuah fondasi. Bangunan bisa dinilai dari tampaknya: tinggi, megah, berkilau. Fondasi tidak. Fondasi bekerja di bawah tanah, tidak terlihat, dan sering tidak dipuji. Tetapi seluruh nasib bangunan ditentukan olehnya. Dua tahun ini, menurut saya, adalah masa ketika fondasi itu sedang dicor.
Kita perlu jujur pada ingatan kita sendiri. Selama puluhan tahun, dari mimbar kampus, dari ruang redaksi, dari diskusi-diskusi publik, kita mengeluhkan hal yang sama kepada para pemimpin kita. Mengapa kekayaan alam kita dikuasai segelintir orang? Mengapa hutan kita dijarah dan negara diam? Mengapa bangsa agraris sebesar ini terus mengimpor beras? Mengapa bantuan sosial salah sasaran dari tahun ke tahun? Mengapa korupsi di sektor sumber daya alam dibiarkan membusuk? Mengapa Pasal 33 UUD 1945 hanya menjadi hafalan di kelas, bukan pedoman di lapangan?
Kita kecewa, dan kekecewaan itu sah. Para pemimpin datang dan pergi, sebagiantidak mau, sebagian tidak mampu, melakukan perubahan yang kita tuntut. Masalah tidak diselesaikan, melainkan disimpan, dikelola, lalu diwariskan.
Lalu sekarang, ketika ada pemimpin yang benar-benar mulai mengerjakan daftar tuntutan lama itu, sebagian dari kita justru ragu. Inilah ironi yang ingin saya angkat dalam tulisan ini.
Lihatlah apa yang sedang berlangsung. Hingga Mei 2026, negara telah mengambil kembali sekitar 5,9 juta hektare kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh perkebunan sawit dan tambang. Luasnya hampir dua kali negara Belgia. Sekitar 900 ribu hektare di antaranya dikembalikan menjadi hutan konservasi, termasuk sebagian Taman Nasional Tesso Nilo. Bahkan kawasan yang pernah berstatus Proyek Strategis Nasional dicabut statusnya, dan lahannya yang masuk hutan lindung disita. Bukankah ini yang dulu kita tuntut ketika kita berbicara tentang kedaulatan atas sumber daya alam?
Lihat pula penegakan hukum. Uang negara yang diselamatkan dari perkara korupsi besar melalui putusan berkekuatan hukum tetap naik dari Rp4,6 triliun pada 2024 menjadi Rp24,5 triliun pada 2025. Dalam enam bulan pertama 2026 saja angkanya mencapai Rp40,5 triliun. Perkara-perkara raksasa di sektor sumber daya alam, dari tata niaga timah dengan taksiran kerugian hingga Rp300 triliun termasuk kerusakan lingkungan, sampai tata kelola minyak mentah di Pertamina dengan kerugian Rp285 triliun, kini diproses hingga ke pengadilan. Penegakan hukum bahkan tidak berhenti di depan pintu pemerintah sendiri: mantan pimpinan Badan Gizi Nasional kini berstatus tersangka dalam perkara tata kelola program makan bergizi gratis, program andalan Presiden sendiri. Bukankah ini yang dulu kita tuntut ketika kita turun ke jalan meneriakkan pemberantasan korupsi?
Lihat pangan. Bangsa yang bertahun-tahun diyakinkan bahwa impor lebih murah dan lebih praktis kini tidak mengimpor beras konsumsi sepanjang 2025. Cadangan beras pemerintah menembus lima juta ton, tertinggi dalam sejarah.
Nilai Tukar Petani pada 2025 mencapai titik tertinggi dalam 25 tahun. Sebanyak 145 regulasi yang selama ini menyandera distribusi pupuk dipangkas, dan harga pupuk bersubsidi turun 20 persen tanpa tambahan subsidi. Bukankah ini yang dulu kita tuntut ketika berbicara tentang kedaulatan pangan dan nasib petani?
Dan lihat perlindungan sosial. Negara kini bergerak ke arah perlindungan sosial yang lebih luas dan langsung. Program makan bergizi menjangkau sekitar 57 juta penerima. Cek kesehatan gratis diikuti 70,8 juta orang pada 2025, dan hingga akhir Juli 2026 jangkauannya sudah melampaui angka itu.
Sekolah Rakyat dibuka bagi anak-anak dari keluarga termiskin. Data bantuan sosial yang selama belasan tahun tercerai-berai kini disatukan. Hasilnya, terungkap keluarga yang menerima bansos 16 hingga 18 tahun berturut-turut karena data tidak pernah diperbarui, sementara 4,33 juta keluarga miskin yang selama ini terlupakan akhirnya dijangkau. Bukankah ini yang dulu kita tuntut ketika mengkritik negara yang absen bagi rakyat kecilnya?
Tentu, semua ini belum selesai. Justru karena belum selesai, saya menyebutnya transformasi, bukan prestasi. Transformasi adalah proses, bukan monumen. Ia penuh gesekan, kekeliruan, dan koreksi. Program makan bergizi harus terus diperketat tata kelolanya. Data harus terus diperbaiki. Penertiban lahan harus memberi kepastian hukum, terutama bagi petani kecil. Pemerintah yang serius tidak menutup-nutupi pekerjaan rumah itu. Tetapi di sinilah saya ingin berbicara secara khusus kepada kampus.
Kampus adalah rumah skeptisisme, dan itu harus dijaga. Skeptisisme menguji gagasan, memeriksa angka, menuntut akuntabilitas. Tanpanya, kekuasaan mana pun akan tergelincir. Namun seperti pernah saya tulis sebelumnya, skeptisisme berbeda dengan pesimisme. Skeptisisme bertanya: bagaimana agar ini berhasil? Pesimisme bertanya: mengapa ini pasti gagal? Yang pertama memperbaiki. Yang kedua melumpuhkan.
Saya khawatir sebagian dari wacana publik kita hari ini telah tergelincir dari yang pertama ke yang kedua. Vonis dijatuhkan sebelum fondasi mengering. Program besar dinilai dari satu insiden. Ambisi nasional dicurigai sebagai kesombongan. Seolah-olah bangsa ini tidak berhak mencoba sesuatu yang besar.
Frantz Fanon pernah mengingatkan bahwa warisan paling berbahaya dari kolonialisme bukanlah perampasan tanah, melainkan perampasan kepercayaan diri. Bangsa terjajah diajari bahwa yang datang dari luar selalu lebih sah, dan bahwa mimpi besar hanya pantas bagi bangsa lain. Berapa kali kita mendengar, dalam berbagai versi, bahwa Indonesia belum siap? Belum siap merdeka. Belum siap membangun industri. Belum siap mengolah kekayaan alamnya sendiri. Belum siap berdaulat pangan. Kalimat itu diulang begitu lama sehingga sebagian dari kita mulai mempercayainya.
Dua tahun ini adalah upaya untuk berhenti mempercayai kalimat itu. Karena itu saya ingin mengajak para intelektual publik dan mahasiswa untuk menempatkan diri bukan sebagai penonton yang menunggu kegagalan, melainkan sebagai mitra kritis dari sebuah ikhtiar besar bangsa. Kritiklah dengan data. Awasi dengan tajam. Tunjukkan di mana kebijakan meleset, dan tawarkan jalan keluarnya.
Tetapi jangan mencabut dukungan terhadap arah perubahan yang dulu kita perjuangkan sendiri, hanya karena perubahan itu kini datang daritangan yang tidak kita duga. Sejarah bangsa-bangsa yang bangkit, dari Jepang era Meiji, Korea Selatan era industrialisasi, hingga Tiongkok era reformasi ekonomi, menunjukkan satu pola yang sama. Fondasi selalu diletakkan dalam masa yang sunyi dan tidak populer.
Masa ketika hasil belum tampak, biaya sudah terasa, dan keraguan paling nyaring. Bangsa-bangsa itu berhasil bukan karena tidak ada yang meragukan mereka, melainkan karena cukup banyak warganya yang memilih untuk percaya dan bekerja.
Survei memang mencatat kepuasan publik yang menurun dibanding akhir 2025. Saya tidak menganggapnya ancaman. Membereskan masalah tidak pernah populer, karena setiap pembenahan mengganggu kenyamanan seseorang: pemilik lahan ilegal, pemburu rente impor, penerima bantuan yang tidak berhak. Angka-angka itu justru harus dibaca sebagai bahan koreksi, bukan alasan untuk mundur.
Maka menjelang dua tahun ini, pertanyaan yang ingin saya titipkan kepada kita semua sederhana saja. Jika selama puluhan tahun kita menuntut pemimpin yang berani menertibkan, menyelamatkan kekayaan alam, dan memberi jaminan sosial bagi seluruh rakyat, lalu hari ini hal itu mulai dikerjakan, apakah kita akan ikut memikulnya, atau kembali menjadi bangsa yang pandai mengeluh tetapi ragu ketika perubahan akhirnya datang?
Dua tahun terlalu singkat untuk menilai sebuah bangunan. Tetapi dua tahun cukup untuk melihat bahwa fondasinya sedang diletakkan dengan sungguh-sungguh. Tugas generasi kita adalah memastikan fondasi itu tidak dirobohkan oleh keraguan kita sendiri.