Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Hashim. Ucapan terima kasih ini juga saya tujukan kepada teman-teman di tim saya yang telah melakukan riset selama setahun terakhir. Riset ini dibantu oleh teman-teman dari tim PKP, termasuk para senior yang mendampingi saya
Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada BTN di bawah kepemimpinan Pak Nixon dan Pak Komut. Melalui penugasan dari Pak Hashim, saya diberikan amanah untuk menjadi komisaris di BTN—sebuah posisi yang kebetulan sangat berkaitan dengan bidang pekerjaan saya. Di sini saya banyak belajar mengenai isu-isu pembiayaan perumahan
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sosok yang tidak ada di ruangan ini, namun merupakan bos kita semua, yaitu Pak Prabowo. Beliau telah memberikan kepercayaan besar kepada saya di tempat ini, sehingga memungkinkan saya untuk belajar banyak hal di sektor perumahan
Kita tahu bahwa Prof. Sumitro adalah salah satu ekonom besar yang tidak hanya dihormati di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Melalui kedekatan dengan Pak Prabowo, saya menjadi mendalami pemikiran-pemikiran beliau, terutama saat bertugas sebagai juru bicara. Kini, setelah beliau menjadi pemimpin nasional, saya semakin mengerti bahwa apa yang beliau pikirkan dahulu ternyata memang benar-benar dilaksanakan dalam kebijakan pemerintahan
Jika kita mencoba menarik benang merah dari pemikiran Pak Prabowo, kita akan menemukan bahwa ada visi dan cita-cita besar yang melatarbelakanginya. Hal ini tentu tidak lepas dari latar belakang keluarga Pak Hashim dan Pak Prabowo yang merupakan keluarga besar dengan mimpi-mimpi besar untuk bangsa
Pak Prabowo adalah satu dari sedikit pemimpin di Indonesia yang menuliskan gagasannya terlebih dahulu sebelum memegang kekuasaan. Pak Prabowo tidak menjadi presiden secara ujuk-ujuk tanpa konsep. Beliau datang memimpin dengan rencana matang yang sudah dituliskan, diperdebatkan, dan didiskusikan dengan banyak orang sejak lama. Kami yang berada dekat dengan beliau tahu betul mengenai hal tersebut
Saya sengaja memulai penyampaian ini dengan menceritakan apa yang saya tulis di harian Kompas mengenai Prabowonomics. Kehadiran Pak Prabowo sebagai presiden harus kita lihat sebagai figur pemimpin yang unik dan transformatif. Sebagai pemimpin transformatif, beliau akan melakukan perombakan di berbagai lini
Kebijakan untuk melakukan sentralisasi serta kontrol ketat terhadap pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu hal yang akan sering kita dengar ke depannya. Jika kita membaca seluruh karya tulis Pak Prabowo, ada dua ide besar yang pasti akan dieksekusi tanpa kompromi: pertama adalah menghentikan kebocoran anggaran, dan kedua adalah mengikis ketimpangan sosial
Segala bentuk pemusatan atau pengendalian sumber daya alam yang tidak menguntungkan rakyat banyak akan dikategorikan sebagai kebocoran
Menjadi menteri atau anggota kabinet di era Pak Prabowo tidaklah mudah, karena beliau akan mengecek secara detail kekuatan argumen dan akurasi data kita. Saya percaya, di bawah kepemimpinan transformatif seperti Pak Prabowo—sebagaimana kita melihat sejarah para pemimpin besar di China, Korea Selatan, atau sosok seperti Lee Kuan Yew, Erdogan, hingga Lula da Silva—kita memerlukan narasi dan juru bicara yang masif untuk mengawal agenda besar ini
Kita membutuhkan penjurubicaraan yang serius. Kita jangan menjadi buzzer, tetapi menjadi intelektual yang bisa berbicara, membaca teori, dan membaca data untuk kemudian berargumen secara keras. Karena kita tidak main-main. Prabowo bukan figur yang artificial, beliau adalah figur yang autentik
Beliau mengerti apa yang dipikirkannya, dan karena itulah beliau siap hadir di mana pun. Jangankan di depan kaum intelektual Indonesia, tetapi di antara pemimpin-pemimpin global pun beliau hadir untuk berdebat dan berdiskusi dengan para pemimpin dunia, seperti yang sudah kita saksikan dalam setahun lebih ini
Saya melihat pikiran Pak Prabowo yang disampaikan kepada masyarakat tentang program 3 juta rumah adalah bagian dari strategi transformasi bangsa. Sejak awal, mumpung banyak anggota Satgas (perumahan) kita yang hadir di sini, saya ingin menyampaikan bahwa buku yang saya tulis ini inspirasinya memang datang dari Satgas
Jangan keliru membaca program 3 juta rumah ini; jangan dianggap ini hanya proyek properti biasa. Ini adalah strategi transformasi nasional yang skalanya kolosal, mengubah fondasi banyak hal, dan merombak banyak hal ke depan. Jika tidak dirancang seperti itu, maka program ini tidak akan memiliki dampak yang besar dan tidak akan transformatif.
(Jika salah, maka) Program ini hanya akan menjadi seperti yang sebelumnya saja, yang mohon maaf, tidak mengurangi backlog, tidak mengurangi fakta bahwa tanah kita tambah rusak, air kita tambah hancur, dan seterusnya. Karena itulah kita harus mengambil ini sebagai sebuah transformasi besar
Ada PR besar di belakang program ini. Kita sudah sering mengungkap data-data backlog bersama Pak Hashim. Kebutuhan rumah katanya berkisar antara 10 sampai 12 juta. Sementara itu, orang yang tinggal di rumah tidak layak huni ada kira-kira 20 juta. Bahkan, ada sekitar 6 juta keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni dan rumah tersebut pun bukan milik mereka sendiri
Itulah pemandangan yang mewarnai kota-kota kita: orang-orang yang tidur di bawah kolong jembatan, di tempat-tempat kumuh, serta di pinggiran sungai tanpa surat dan tanpa izin. Itulah pemandangan besar yang kita lihat bertahun-tahun dan kita seolah tidak berdaya untuk mengubahnya
Kini, Pak Prabowo datang dengan strategi besar ini, yaitu strategi transformasi melalui program 3 juta rumah. Dalam hal ini, kita belajar dari keberanian pemimpin-pemimpin dunia. Saya selalu mengambil contoh China kepada Pak Hashim karena skala negaranya jauh lebih besar daripada kita, dengan penduduk yang mungkin sekarang mencapai 1,5 miliar
Salah satu argumen yang menyebabkan China susah dibantah—termasuk oleh negara-negara yang menyerang China terkait pelanggaran HAM—adalah keberhasilan mereka mengeluarkan 700 juta orang miskin dari bawah garis kemiskinan dalam satu generasi
Mereka memobilisasi orang ke kota untuk kepentingan industrialisasi dan penciptaan middle class baru melalui pembangunan hingga 500 juta rumah di perkotaan. Langkah serupa juga dilakukan sejak zaman Pak Park Chung-hee yang memodernisasi kota-kota di Korea Selatan dengan membangun 2 juta rumah untuk generasi baru
HDB (Housing & Development Board) di Singapura sebenarnya meniru contoh dari Yayasan Kas Pembangunan di Indonesia. Yayasan Kas Pembangunan itu merupakan ide atau kebijakan yang diambil pada saat Kongres Perumahan Pertama tanggal 25 sampai 29 Agustus 1950
Pada saat itu, Bung Hatta dalam pidatonya secara sangat keras menyatakan bahwa rakyat kita harus mendapatkan perumahan yang layak. Orang yang tinggal di rumah yang tidak layak huni adalah orang yang jiwanya tidak pernah merdeka dan tidak memiliki martabat. Atas dasar itulah, diputuskan untuk menyusun kebijakan di sektor demand sekaligus di sektor supply
Dalam buku ini, saya menuliskan kronologi mengenai bagaimana tiga generasi ini nanti kemudian bersambung, sehingga kajian ini bersifat ilmiah. Lee Kuan Yew mengatakan bahwa ide Housing Development Board itu diambil dari Yayasan Kas Pembangunan tahun 1950. Setelah itu, pada tahun 1960, Lee Kuan Yew membuat undang-undang Land Acquisition Act untuk mengambil alih tanah kota yang sudah terlanjur dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Itulah yang menyebabkan sekarang 90 persen orang Singapura, terutama untuk social housing-nya, tinggal di rumah yang disiapkan oleh negara, sehingga kita melihat hidup mereka tertib dan rapi
Untuk melakukan program perumahan ini secara masif, kami merumuskan apa yang disebut oleh Pak Mitro sebagai tiga tuas inti, lalu kami menambahkan satu tuas tambahan yang paling penting saat ini. Ketika Kongres Perumahan ke-1 dan ke-2 di Jakarta dulu, isu tanah belum terlalu kuat dibahas karena waktu itu dianggap tanah masih banyak. Tiga tuas yang disebut oleh Pak Soemitro adalah tuas tanah, tuas tata kota, dan tuas pembiayaan jangka panjang. Namun, tuas yang kami tambahkan di sini adalah tuas perizinan
Perizinan di sektor perumahan ini adalah yang paling berat, karena ada sekitar 33 sampai 42 item perizinan yang memakan waktu rata-rata hingga 2 tahun. Dengan kondisi seperti itu, tidak mungkin kita bisa membangun rumah dengan cepat. Oleh karena itu, kami membuat sistem sehingga perizinan ini dipangkas tinggal menjadi 2 jenis saja, lalu disatukan menjadi Perijinan Bangunan Gedung
Saat ini, mohon maaf, tanah dan tata ruang kita tidak dikendalikan oleh negara, melainkan dipermainkan (pihak tertentu). Hal itulah yang menyebabkan mayoritas komponen dalam struktur harga perumahan—terutama perumahan subsidi—lari ke biaya tanah. Ruang perkotaan pada akhirnya relatif dikendalikan oleh para pengusaha besar untuk menabung tanah (land banking), sehingga rakyat kecil tidak bisa lagi tinggal di perkotaan
Pilihan bagi rakyat akhirnya cuma dua: jika mau tinggal di perkotaan mereka harus tinggal di tempat kumuh, atau terpaksa menciptakan urban sprawl dengan berpindah ke pinggiran luar kota yang tidak memiliki akses transportasi maupun sekolah bagi anak-anak mereka. Hal ini membuat biaya hidup menjadi lebih mahal dan justru menciptakan kemiskinan baru
Pemandangan inilah yang kita lihat sehari-hari. Oleh karena itu, tuas ini harus kita kendalikan. Saya ingat betul Pak Prabowo mengatakan bahwa kita tidak bisa membangun perumahan rakyat di atas tanah swasta; perumahan rakyat harus dibangun di atas tanah negara. Kendali negara terhadap tanah seperti yang dilakukan di Singapura pada tahun 1960-an melalui Land Acquisition Act juga harus kita lakukan untuk kepentingan perumahan
Jika supply dan demand-nya jelas, maka pembiayaannya akan menjadi mudah. Masalahnya sekarang, data permintaannya tidak jelas. Backlog disebut mencapai 12 juta, tetapi TAPERA hanya melaporkan antrean sebanyak 300 ribu, dan itu pun tidak kunjung habis. Batas pembeli sudah dinaikkan dari 9 juta menjadi 14 juta, kuotanya sudah ditambah, OJK sudah diminta perpanjang tenor KPR, tetapi produknya masih belum laku juga. Mengapa?
Karena antrean jangka panjangnya tidak ada dan kita tidak tahu real demand-nya berapa, sehingga real supply-nya tidak bisa kita kendalikan karena negara keluar dari ekosistem tersebut. Cara kita menyelamatkan Perumnas ke depan adalah dengan menjadikannya sebagai off-taker seperti Bulog, supaya kita tahu persis berapa angka permintaan dan pasokannya. Dengan begitu, pihak yang memiliki dana pun akan mau berinvestasi (chip in)
Di dalam judul buku ini, saya mencantumkan angka tahun 2045, yaitu tepat satu abad kemerdekaan kita, karena target 50 tahun yang dikatakan Bung Hatta dulu sudah lewat dan belum terwujud
Izinkan saya meletakkan target ini selaras dengan buku kedua Pak Prabowo mengenai strategi transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Kita ingin menyiapkan rumah bagi generasi Indonesia Emas sekaligus melunasi utang sejarah kita pada tahun 2045 nanti
Saya membayangkan 20 tahun yang akan datang, saat umur saya sekitar 75 tahun, dan kita doakan Pak Hashim diberikan umur panjang di atas 100 tahun, insyaallah Pak Hashim akan menyaksikan kota-kota yang tidak ada lagi tempat kumuh, tidak ada lagi orang yang tinggal di bawah kolong jembatan, dan tidak ada lagi orang yang tergusur karena tidak punya tanah. Semuanya sudah tinggal di tempat yang indah seperti yang dimimpikan oleh Bung Hatta dan para pendiri bangsa kita.
(Jakarta, 21 Mei 2026)